Pemerintah Kabupaten Lamongan City Branding Lamongan Megilanlamongankab.go.id
KECAMATAN TURI
Berita

CAMAT TURI BUKA SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DI PENDOPO KECAMATAN TURI

Rabu, 18 November 2026 21 dilihat
CAMAT TURI BUKA SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DI PENDOPO KECAMATAN TURI

(Rabu, 18/11/2026) - Camat Turi secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Turi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Kabupaten Lamongan, Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Negeri Lamongan, serta Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lamongan. Peserta sosialisasi terdiri atas kepala desa beserta sekretaris desa se-Kecamatan Turi.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa mengenai pencegahan tindak pidana korupsi serta pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan tugas perlu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan unsur penting yang harus diterapkan. Pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan maupun pengelolaan anggaran desa.

Kehadiran Inspektorat Kabupaten Lamongan memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan internal pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan. Melalui pemahaman terhadap mekanisme pengawasan, pemerintah desa dapat lebih memperhatikan kelengkapan administrasi, kesesuaian pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Selain itu, keterlibatan Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Negeri Lamongan dan Unit III Tindak Pidana Korupsi Polres Lamongan memberikan perspektif penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Pemahaman mengenai aspek hukum menjadi penting bagi kepala desa dan sekretaris desa agar dapat mengenali risiko penyimpangan, memahami batas kewenangan, serta menjalankan tugas pemerintahan secara hati-hati dan sesuai aturan.


Kepala desa dan sekretaris desa memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan baik. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan sekretaris desa berperan dalam membantu koordinasi administrasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan. Sinergi keduanya diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan desa memiliki dasar pelaksanaan yang jelas serta didukung dokumentasi administrasi yang tertib.

Melalui sosialisasi ini, para peserta mendapatkan kesempatan untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Penguatan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga menyangkut integritas aparatur dalam menjalankan amanah dan menggunakan kewenangan yang diberikan. Setiap keputusan dan penggunaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.


Penyelenggaraan kegiatan di Pendopo Kecamatan Turi juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan unsur lembaga pengawasan serta penegak hukum di Kabupaten Lamongan. Pertemuan lintas sektor ini penting untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata kelola melalui mekanisme yang tepat.

Pemerintah Kecamatan Turi terus mendorong pemerintah desa agar memperhatikan prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Melalui Sosialisasi Anti Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Desa ini, kepala desa dan sekretaris desa se-Kecamatan Turi memperoleh penguatan pemahaman mengenai pentingnya integritas, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan pemerintahan yang akuntabel demi mendukung pelayanan dan pembangunan desa yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagikan:
Baca Juga

Artikel Terkait